350 Pekerja PT Xacti Depok PHK: Gelombang PHK Jawa Barat Akibat Krisis Global
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengkonfirmasi PHK 350 pekerja PT Xacti Indonesia Depok akibat krisis global. Gelombang PHK mulai terlihat di berbagai sektor industri formal di Jawa Barat dan sekitarnya.
Gelombang PHK di Jawa Barat: Dampak Krisis Global pada Industri Ekspor
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) telah mengkonfirmasi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di beberapa kawasan industri Indonesia, dengan kasus pertama tercatat di PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat. Sebanyak 350 pekerja perusahaan tersebut terkena PHK saat perusahaan menghentikan operasional akibat tekanan ekonomi global yang melemahkan pasar ekspor.
Konfirmasi dan Penegasan dari KSPI
Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan bahwa kasus PT Xacti Indonesia adalah bukti nyata peringatan organisasinya mengenai ancaman gelombang PHK yang telah disampaikan sejak awal April 2026. Dalam siaran pers pada Senin (25/5), ia menyatakan bahwa informasi mengenai PHK ini berasal langsung dari sumber di tingkat perusahaan, bukan isapan jempol atau upaya menakut-nakuti.
"Benar, telah terjadi PHK sekitar 350 orang karyawan PT Xacti di Depok dan perusahaan tersebut tutup. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan KSPI sebelumnya bukan ngarang atau menakut-nakuti. Informasi ini berasal dari bawah, dari perusahaan-perusahaan sendiri, dan sekarang mulai terjadi," ujar Said.
Said menambahkan bahwa para pekerja yang terdampak telah menerima hak-hak mereka sesuai kesepakatan bersama, termasuk pesangon sebesar dua kali ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang telah disepakati bersama.
Akar Permasalahan: Krisis Global dan Biaya Produksi yang Meningkat
Menurut Said, penutupan perusahaan dan PHK massal di PT Xacti Indonesia dipicu oleh kondisi ekonomi global yang tertekan akibat perang berkepanjangan. Situasi ini menyebabkan harga bahan baku impor yang dibeli dengan mata uang dolar AS naik drastis, sehingga biaya produksi perusahaan melonjak tajam.
PT Xacti Indonesia adalah perusahaan berorientasi ekspor, sehingga penurunan permintaan pasar global membuat perusahaan tidak mampu bersaing dan akhirnya harus menghentikan operasional. KSPI telah mengingatkan sejak awal April 2026 mengenai potensi PHK di sekitar 10 perusahaan, dengan jumlah pekerja terdampak diperkirakan mencapai 9 ribu orang. Kini, tanda-tanda ancaman PHK tersebut mulai terlihat di berbagai sektor industri formal di Indonesia.
Sebaran PHK di Berbagai Kawasan Industri
Menurut data KSPI, gelombang PHK telah menyebar ke beberapa kawasan industri di Indonesia, dengan detail sebagai berikut:
- Depok, Jawa Barat: 350 pekerja PT Xacti Indonesia terkena PHK saat perusahaan menghentikan operasional akibat tekanan ekonomi global.
- Banten, Tangerang, dan Serang: Beberapa perusahaan bergerak di sektor alas kaki dan tekstil seperti PT Shewa, Luncheong, dan PT PWI melakukan PHK terhadap ratusan pekerja.
- Perusahaan besar: Nikomas mengurangi sekitar 279 pekerja, menunjukkan tekanan pada sektor industri formal.
- Karawang: Terdapat perusahaan yang menghentikan operasional dengan 295 pekerja terdampak, ditambah 294 pekerja yang mengalami efisiensi tenaga kerja dan 200 pekerja PHK akibat persoalan hubungan industrial.
- Sidoarjo, Jawa Timur: CV Asri melakukan PHK terhadap kurang lebih 200 pekerja, dengan sektor otomotif dan turunannya juga terpukul akibat penurunan permintaan dan daya beli masyarakat.
Langkah Mitigasi dan Dukungan untuk Pekerja Terdampak
KSPI bersama Partai Buruh memperkirakan bahwa ancaman PHK masih berpotensi berlanjut dalam tiga bulan mendatang, terutama akibat tingginya biaya produksi dan melemahnya permintaan pasar yang membuat banyak perusahaan kesulitan bersaing.
Untuk menghadapi kondisi ini, kedua organisasi telah menjalin komunikasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna mendorong langkah mitigasi secepatnya. Pemerintah sendiri telah membentuk Satgas Mitigasi PHK, dan KSPI akan terus memberikan informasi serta mendorong langkah-langkah konkret untuk memastikan hak-hak pekerja diberikan secara penuh.
Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga telah membuka Posko Orange atau Posko Advokasi PHK guna mendampingi para pekerja terdampak. Posko ini bertujuan agar para buruh tidak menghadapi situasi ini sendirian, dengan menyediakan informasi, bantuan hukum, dan upaya penyaluran kerja baru.
Said menambahkan bahwa KSPI juga berencana memperkuat komunikasi dengan DPR RI agar persoalan PHK massal menjadi perhatian utama dalam pembahasan kebijakan industri dan ketenagakerjaan nasional. "Kami akan berdiskusi dengan DPR RI agar mereka mengetahui kondisi serius yang sedang terjadi di sektor industri formal. Pemerintah dan DPR harus bersinergi menghadapi ancaman PHK ini," ujarnya.
Sebagai langkah cepat, KSPI juga telah membantu menyalurkan pekerja terdampak PHK ke perusahaan lain, seperti kasus di Tangerang di mana beberapa pekerja dipindahkan ke pabrik baru di Brebes.
Situasi gelombang PHK di Jawa Barat dan sekitarnya menunjukkan dampak langsung dari krisis ekonomi global pada industri lokal, terutama perusahaan berorientasi ekspor yang bergantung pada bahan baku impor. Dengan langkah mitigasi yang sedang diambil, diharapkan hak-hak pekerja dapat terpenuhi dan dampak negatif dari PHK massal dapat diminimalkan sebaik mungkin.