3 Tahun Penurunan Skor Demokrasi Jabar, Kebebasan Pers Jadi Sorotan
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat turun menjadi 80,86 poin pada 2025, penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Faktor utama termasuk kebebasan pers dan akses informasi publik.
Bandung, 14 Mei 2026 – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 80,86 poin, mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Data ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, dalam keterangan resmi pada Kamis (14/5/2026).
Latar Belakang Tren Penurunan IDI Jawa Barat
Penurunan skor demokrasi di Jawa Barat bukanlah peristiwa baru. Menurut data BPS, tren penurunan telah berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Skor IDI Jabar sempat mencapai titik terendah pada 2021 sebesar 79,72 poin, sebelum meningkat menjadi 83,34 poin pada 2022. Namun sejak saat itu, skor terus menurun: 83,04 poin pada 2023, 82,80 poin pada 2024, dan turun lagi menjadi 80,86 poin pada 2025.
Meskipun mengalami penurunan, Margaretha menegaskan bahwa skor IDI Jabar masih berada dalam kategori baik, karena berada di atas 80 poin. Namun, ia menekankan bahwa fluktuasi skor menunjukkan bahwa demokrasi di Jawa Barat belum stabil dan rentan terhadap dinamika sosial dan politik.
"Jawa Barat memang telah mencapai kategori demokrasi yang baik, namun tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan angka, melainkan meningkatkan kualitas demokrasi agar lebih substantif. Di situlah kunci pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Margaretha.
Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Skor IDI
Margaretha menjelaskan bahwa fluktuasi skor IDI dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika kebebasan sipil, kualitas partisipasi politik, kinerja lembaga demokrasi, penegakan hukum, serta peristiwa sosial dan politik selama periode pengukuran.
"Nilai IDI itu fluktuatif, itu artinya demokrasi kita belum sepenuhnya stabil. Bahkan kebijakan politik di tingkat pusat maupun daerah sangat kuat memengaruhi capaian demokrasi di Jawa Barat," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Wahyu Mijaya, mengkonfirmasi penurunan skor IDI Jabar pada 2025. Ia menambahkan bahwa posisi Jabar masih di atas rata-rata nasional yang mencapai 78,19 poin, sehingga tetap masuk kategori baik.
Wahyu mengungkapkan bahwa beberapa indikator spesifik yang menyebabkan penurunan skor, antara lain:
- Kinerja pembentukan Perda: Skor indikator ini turun menjadi 20 poin, karena fokus pada kuantitas jumlah Perda yang disahkan dan bukan kualitas produk hukum tersebut.
- Akses masyarakat terhadap informasi publik: Indikator ini mengalami penurunan, dan Pemprov Jabar akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi poin-poin spesifik yang menyebabkan penurunan.
- Kesetaraan gender: Skor indikator ini juga turun, dan pihaknya akan menelusuri penyebabnya.
- Kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi: Indikator ini menjadi pekerjaan rumah bersama, karena masih ada kasus intimidasi yang mengganggu terjaminnya hak-hak ini.
- Kebebasan pers: Skor indikator ini juga mengalami penurunan, dan pihaknya akan meneliti lebih lanjut tentang indikator spesifik yang menyebabkan penurunan.
Indikator IDI yang Meningkat atau Tetap Stabil
Meskipun ada penurunan pada beberapa indikator, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kenaikan skor pada 2025 dibandingkan tahun 2024:
- Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan: Naik dari 75 menjadi 100 poin (+25 poin)
- Pemenuhan hak-hak pekerja: Naik dari 68,97 menjadi 80,23 poin (+11,26 poin)
- Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat: Naik dari 66,09 menjadi 71,03 poin (+4,94 poin)
- Anti monopoli sumber daya ekonomi: Naik dari 74,67 menjadi 79,33 poin (+4,66 poin)
- Kesetaraan dalam pelayanan dasar: Naik dari 73,61 menjadi 74,75 poin (+1,14 poin)
- Terjaminnya kebebasan berkeyakinan: Naik dari 94,59 menjadi 95,55 poin (+0,96 poin)
- Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu: Naik dari 94,98 menjadi 95 poin (+0,02 poin)
Selain itu, dua indikator tetap stabil pada skor 100:
- Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah
- Pendidikan politik pada kader partai politik
Peran Data IDI dalam Pembangunan Daerah
Margaretha menekankan bahwa skor IDI bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan instrumen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pendekatan berbasis data. Ia menambahkan bahwa data ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk membuat kebijakan yang berbasis bukti.
"IDI adalah fact-based information yang menjadi bagian dari upaya membangun budaya pengambilan kebijakan berbasis bukti. Ini harus dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan demokrasi tidak hanya dilihat dari aspek kelembagaan, tetapi juga harus memperhatikan relasi sosial dalam masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Demokrasi yang ideal ditandai dengan keseimbangan kekuasaan dan meningkatnya inklusivitas," katanya.
Kesimpulan
Penurunan skor demokrasi di Jawa Barat selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa sistem demokrasi di daerah ini masih belum stabil. Meskipun masih dalam kategori baik, pemerintah daerah perlu mengatasi berbagai faktor yang menyebabkan penurunan, terutama kebebasan pers, akses informasi publik, dan perlindungan hak-hak sipil lainnya. Dengan memanfaatkan data IDI sebagai dasar kebijakan, diharapkan pembangunan demokrasi di Jawa Barat dapat meningkat menjadi lebih substantif dan inklusif.