1 Tahun Kepemimpinan KDM di Jawa Barat: Tinggi Kepuasan Publik tapi Kebijakan Masih Banyak Temporer
Pengamat kebijakan publik Kristian Widya Wicaksono menyoroti bahwa meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat mencapai 95,5 persen dalam satu tahun kepemimpinan, banyak kebijakan yang diimplementasikan masih bersifat temporer dan perlu dinilai secara komprehensif.
1 Tahun Kepemimpinan KDM di Jawa Barat: Antara Tinggi Kepuasan Publik dan Kebijakan Temporer
Hasil survei Indikator Politik yang baru-baru ini dirilis menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) selama satu tahun memimpin Jawa Barat mencapai 95,5 persen – angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan temuan pada bulan Mei tahun lalu. Namun, pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Center for Policy and Management Studies (CMPS) Unpar, Kristian Widya Wicaksono, menyoroti bahwa angka kepuasan ini masih berbasis pada persepsi masyarakat, bukan pada pendekatan tata kelola sektor publik berbasis bukti.
"Hasil survey itu mengatakan sekitar 95 persen tingkat kepuasan, nah saya rasa tingkat kepuasan itu basisnya persepsi. Ini saya garis bawahi dulu ya, bukan berbasis pada pendekatan tata kelola sektor berbasis bukti, karena kalau tata kelola sektor publik berbasis bukti kita harus ada ukuran-ukuran yang jelas," kata Kristian saat dihubungi, Sabtu (21/2/2026).
Persepsi vs Bukti: Mengapa Kepuasan Publik Bukan Ukuran Satu-satunya
Kristian menjelaskan bahwa penilaian kinerja kepala daerah tidak dapat hanya didasarkan pada tingkat kepuasan publik. Untuk menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan, perlu melihat beberapa aspek penting, antara lain:
- Arah kebijakan yang jelas dan konsisten
- Kinerja kelembagaan pemerintah daerah
- Konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran (APBD)
- Dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat
"Misalnya, yang dinilai itu bukan hanya persepsi terhadap kepemimpinan dari Kang Dedinya saja. Tentunya harus melihat dari sisi arah kebijakan, dari kinerja kelembagaan, dari konsistensi perencanaan dengan penganggaran, baru kemudian kita bicara (keberhasilan) ada buktinya," tambah Kristian.
Dia juga menekankan bahwa meskipun tingkat kepuasan publik yang tinggi merupakan hal yang sah untuk dinilai, tetapi perlu ada penilaian yang lebih kritis terhadap efektivitas sistem pemerintahan secara keseluruhan. "Jadi kalau menurut saya bukan populer atau tidak ya, artinya kalau populer iya bisa sampai 95,5 persen. Tetapi pertanyaan kritisnya adalah efektif atau tidak secara sistem? Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi catatan kritis," ujarnya.
1 Tahun Kepemimpinan: Apa yang Sudah dan Belum Terlihat?
Dalam satu tahun masa kerja, Kristian melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan Jawa Barat:
- Kurangnya benang merah antara janji politik dan RPJMD: Belum ada hubungan yang jelas antara janji yang diumumkan saat kampanye dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.
- Prioritas kebijakan dalam APBD 2026: Belum terlihat jelas bagaimana prioritas kebijakan KDM tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.
- Ketidakpercayaan terhadap birokrasi: Ada indikasi bahwa pemimpin terpilih tidak menaruh kepercayaan penuh terhadap birokrasi yang sudah ada di pemerintahan provinsi. Hal ini terlihat ketika KDM menarik sejumlah unsur birokrasi dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk ditempatkan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kristian menegaskan bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, penting untuk melihat kinerja institusi lembaga pemerintah daerah, bukan hanya pencitraan personal kepala daerah. "Ini yang (harus) hati-hati dalam politik mungkin kita melihatnya pencitraan personal. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kita melihatnya dalam kerangka kinerja institusi lembaga pemerintah daerah," ucapnya.
Kebijakan Temporer: Tantangan Keberlanjutan dan Manajerial
Satu tahun masa kerja masih terlalu singkat untuk menilai dampak struktural jangka panjang di sektor pembangunan dan ekonomi. Namun, Kristian melihat bahwa banyak kebijakan yang diimplementasikan oleh KDM selama ini masih bersifat temporer, tanpa keberlanjutan yang jelas. Contohnya adalah kebijakan pendidikan di barak militer yang sempat menjadi perbincangan, tetapi tidak ada informasi jelas tentang keberlanjutan program tersebut.
Selain itu, ada juga masalah manajerial yang muncul, seperti konflik antara Wakil Gubernur dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat. Kristian menekankan bahwa hal ini menunjukkan pentingnya melihat aspek manajerial yang terukur, bukan hanya fokus pada citra politik kepala daerah.
"Jangan terfokus hanya pada kepemimpinan Kang Dedi-nya semata, terutama dari citra politiknya tapi dari aspek-aspek yang sifatnya memang terukur dan bisa terlihat di dalam konteks tata kelola penyelenggaraan pemerintahan," kata dia.
Rekomendasi: Penilaian yang Komprehensif untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Kristian menyarankan bahwa penilaian keberhasilan kepemimpinan KDM perlu dilakukan secara komprehensif, tidak parsial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Stabilitas tata kelola lintas perangkat daerah: Apakah KDM sudah berhasil membangun sistem koordinasi yang terintegrasi antara berbagai perangkat daerah?
- Implementasi kebijakan hingga ke akar: Apakah kebijakan yang diumumkan dapat berjalan dengan baik sampai ke tingkat desa atau kelurahan?
- Konsistensi dan keberlanjutan kebijakan: Memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya temporer, tetapi memiliki dampak jangka panjang bagi masyarakat Jawa Barat.
Dalam kesimpulan, meskipun tingkat kepuasan masyarakat terhadap KDM sangat tinggi, tetapi masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan Jawa Barat. Penilaian yang lebih kritis dan berbasis bukti akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.