Warga Hulu Cisadane Beli Air Rp2.000 per Galon Saat Kemarau Meskipun Tinggal di Zona Penyangga TNGHS
Warga di Curug Bitung, Bogor, kawasan hulu DAS Cisadane, membeli air Rp2.000 per galon saat kemarau. Sobat Bumi Community sebut ini bukti terganggunya siklus hidrologis karena infiltrasi tanah menurun dan minta pemulihan berbasis ekosistem.
Setengah tahun penuh air, setengah tahun lainnya kering. Begitulah pola kehidupan masyarakat di Curug Bitung, Nanggung, Bogor, yang hidup di kawasan paling hulu Daerah Aliran Sungai Cisadane. Mereka yang seharusnya menjadi penjaga sumber air justru menjadi pihak paling dirugikan ketika musim kemarau tiba.
Kerentanan ini terasa semakin menyakitkan karena lokasinya. Curug Bitung termasuk dalam wilayah penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kawasan yang seharusnya menjadi "menara air" bagi sekitar 2 juta warga yang tinggal di hilir, mulai dari Bogor hingga Tangerang. Fungsi hidrologis kawasan ini kini terganggu, dan dampaknya langsung dirasakan warga sendiri.
Biaya Hidup yang Tambahan di Musim Kemarau
Saat hujan jarang turun, sumber air di kawasan ini mengering satu per satu. Warga di sekitar Situ Nyangkoek harus mengeluarkan uang tambahan hanya untuk mendapatkan air bersih. Harga air galon yang mencapai Rp2.000 per galon menjadi beban tersendiri bagi keluarga yang pendapatannya tidak pernah naik signifikan.
Baca Juga: BPBD Cianjur imbau warga 32 kecamatan waspadai longsor saat musim hujan
Persoalan ini bukan baru muncul kemarin. Cepi Al Hakim dari Sobat Bumi Community menjelaskan bahwa siklus ini terus berulang setiap tahun, tapi jarang mendapat perhatian serius dari pemerintah di luar musim kemarau.
"Ini bukti terganggunya keseimbangan siklus hidrologis," kata Cepi yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Sumber Daya Air Jawa Barat. "Masyarakat yang hidup di kawasan hulu DAS Cisadane justru harus membeli air ketika musim kemarau."
Air Hujan Hilang ke Mana
Cepi menjelaskan bahwa ketika hujan turun lebat di musim hujan, air tersebut tidak banyak yang meresap ke dalam tanah. Sebagian besar langsung mengalir di permukaan sebagai limpasan. Kondisi ini menyebabkan dua masalah sekaligus: banjir di musim hujan karena air tidak tertahan, dan kekeringan di musim kemarau karena cadangan air tanah tidak tercukupi.
Baca Juga: Putih Sari Sosialisasi Empat Pilar di Cibitung, Ajak Warga Cegah Hoaks Menyebar Lewat HP
"Hilangnya daya simpan air alami terjadi karena terputusnya proses infiltrasi air ke dalam tanah," jelas Cepi. "Kalau daerah tangkapannya rusak, infiltrasi menurun, mata air melemah, dan akhirnya masyarakat hulu yang menanggung dampaknya."
Tanah di kawasan hulu DAS Cisadane kehilangan kemampuan menyerap air. Hutan yang dulu menjadi spons alami telah berkurang fungsinya. Tanpa penutup vegetasi yang cukup, air hujan tidak punya jalan masuk ke dalam tanah.
Warga Bor Sumur Sedalam 80 Meter
Sebagai jalan keluar darurat, sejumlah warga mulai melakukan pengeboran sumur dalam atau deep well hingga kedalaman 80 meter. Solusi ini muncul karena kebutuhan air tidak bisa ditunda.
Namun Sobat Bumi Community mengingatkan bahwa langkah ini mengandung risiko jangka panjang. Pengambilan air tanah yang berlebihan tanpa diimbangi perlindungan kawasan imbuhan bisa menguras cadangan air tanah itu sendiri.
"Kita jangan menyelesaikan krisis air hari ini dengan menciptakan krisis air tanah di masa depan," tegas Cepi.
Kawasan imbuhan atau recharge area adalah tanah porous di sekitar sumber air yang memungkinkan air permukaan meresap ke dalam tanah dan mengisi akuifer. Selama kawasan ini tidak dilindungi, air tanah yang diambil hari ini tidak akan tergantikan.
Enam Langkah Pemulihan yang Ditawarkan
Sobat Bumi Community menawarkan kerangka kerja bernama Water Security Berbasis Ekosistem. Pendekatannya mengikuti prinsip TANGKAP, RESAPKAN, SIMPAN, JAGA, MANFAATKAN, dan KEMBALIKAN.
Langkah pertama adalah memulihkan tutupan vegetasi di kawasan hulu melalui konservasi dan restorasi. Kedua, membangun infrastruktur ekologis seperti embung komunitas, pemanenan air hujan, dan fasilitas infiltrasi yang membantu air tetap bertahan di kawasan上山. Ketiga, melindungi mata air dan kawasan imbuannya secara terpadu.
Keempat, memperkuat sistem penyimpanan air mandiri di tingkat masyarakat agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi saat kemarau. Kelima, memastikan keadilan ekologis di mana masyarakat hulu bukan sekadar penjaga lingkungan tapi juga penerima manfaat utama dari konservasi.
"Masyarakat juga harus mendapatkan manfaat nyata berupa air yang cukup, lingkungan yang sehat, dan kehidupan yang lebih aman," lanjut Cepi.
Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Bogor sebagai kabupaten terluas di Jawa Barat memiliki tantangan besar dalam mengelola kawasan hulunya. Sebagian besar wilayah selatan termasuk kawasan penyangga TNGHS, tapi pengawasan terhadap kerusakan lahan dan illegal logging masih lemah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki kewenangan untuk menganggarkan program konservasi daerah aliran sungai. Namun koordinasi antar tingkat pemerintahan sering menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan di lapangan.
Sobat Bumi Community mengajak pemerintah pusat, Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, akademisi dari IPB University, dunia usaha, komunitas lingkungan, hingga kelompok tani untuk bekerja bersama dalam pemulihan ekosistem hulu.
"Ketika hujan, air tidak langsung menjadi bencana. Ketika kemarau, air tidak berubah menjadi krisis," kata Cepi. "Jangan menunggu semuanya rusak untuk kemudian bergerak."
Sekarang, biaya memulihkan ekosistem yang tersisa masih jauh lebih rendah dibandingkan jika seluruh mata air di kawasan ini benar-benar kering. Waktu untuk bertindak bukan tahun depan atau lima tahun lagi, melainkan sekarang.