SPMB 2026 Bandung Membaik, Legislator Desak Sosialisasi Lebih Masif
DPRD Bandung apresiasi perbaikan SPMB 2026 yang lebih tertata. Legislator desak sosialisasi masif dan pemerataan kualitas sekolah agar masyarakat tidak terpaku pada sekolah negeri tertentu.
Pelaksanaan SPMB 2026 Kota Bandung Menuai Apresiasi
Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Bandung menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang menilai proses penerimaan siswa baru tahun ini berjalan lebih tertata dan terorganisir.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Dinas Pendidikan Kota Bandung dalam menangani proses penerimaan siswa tingkat SD dan SMP ini. Berdasarkan pengamatannya, penyelenggaraan SPMB tahun ajaran 2026/2027 terasa lebih rapi dibanding pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kabupaten Bandung Catat 7 Kebakaran Lahan dalam 8 Bulan, Polusi Asap Menjamu Warga Sekitar
"Tahun ini saya melihat cukup baik dibanding tahun lalu. Memang masyarakat masih berlomba-lomba ingin masuk ke sekolah negeri yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Pendidikan, karena prosesnya terlihat lebih rapi dibanding tahun-tahun sebelumnya," jelas Asep, Jumat (26/6/2026).
Tantangan Serapan Siswa Masih Menjadi Persoalan
Meskipun mendapat apresiasi, legislator mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh cepat berpuas diri. Proces penerimaan siswa masih berlangsung dan berbagai keluhan dari masyarakat terus bermunculan. Fenomena ini dianggap wajar mengingat setiap orang tua menginginkan proses yang berjalan seideal mungkin.
Baca Juga: 257.000 Liter Air Bersih Disalurkan ke 30.021 Jiwa Terdampak Kekeringan di 19 Kecamatan Tasikmalaya
Asep mengakui bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi kendala dalam proses pendaftaran. Ada orang tua yang mempertanyakan kuota penerimaan di sekolah tujuan, sementara sebagian lainnya mempertanyakan perubahan data yang terjadi selama proses berlangsung.
"Kalau di masyarakat tentu masih ada keluhan. Semua orang ingin proses yang ideal, tetapi pemerintah juga sedang terus berupaya memperbaikinya," kata Asep.
Keluhan tersebut juga banyak masuk melalui akun media sosial pribadi legislator. Mereka mempertanyakan alasan di balik terbatasnya kuota serta alasan perubahan data yang terjadi secara tiba-tiba. Menurut Asep, sebagian besar keluhan tersebut sudah bisa dijelaskan dan ditindaklanjuti secara bertahap.
Penekanan pada Pentingnya Pilihan Sekolah Alternatif
Salah satu aspirasi utama yang diterima oleh legislator berkaitan dengan keinginan orang tua agar anaknya diterima di sekolah tertentu meskipun tersedia pilihan sekolah lain. Asep mengingatkan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa terdapat banyak alternatif sekolah yang dapat dipilih.
"Mereka merasa sudah memenuhi kriteria dan ingin diterima di sekolah tertentu. Padahal masih ada alternatif sekolah lain. Ini yang harus terus disosialisasikan agar masyarakat tidak terlalu bersikeras hanya memilih satu sekolah," imbau Asep.
Legislator juga menegaskan bahwa sebagai lembaga yang melayani masyarakat, DPRD akan tetap menerima seluruh aspirasi yang disampaikan warga. Di sisi lain, Dinas Pendidikan sendiri telah menyediakan berbagai kanal pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat agar bisa ditangani secara cepat dan tepat.
Peran Strategis Dinas Pendidikan dalam Pelaksanaan SPMB
Asep mengingatkan agar seluruh jajaran Dinas Pendidikan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sikap ramah dan responsif menjadi kunci dalam menangani setiap keluhan yang masuk.
"Layani masyarakat dengan baik, dengan ramah dan penuh senyum. Apa pun keinginan masyarakat harus dilayani sebaik mungkin," tegas Asep.
Legislator juga menekankan pentingnya konsistensi dalam sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai mekanisme dan tahapan SPMB. Pemahaman yang baik dari masyarakat menjadi kunci agar tidak muncul kesalahpahaman selama proses penerimaan berlangsung.
"Terus tingkatkan sosialisasi kepada orang tua. Berikan pemahaman agar mereka tidak keukeuh hanya ingin masuk ke satu sekolah tertentu. Masyarakat harus mengetahui seluruh proses perjalanan SPMB," pintanya.
Visi Jangka Panjang: Pemerataan Kualitas Pendidikan
Lebih jauh, Asep menyoroti pekerjaan rumah besar yang dihadapi pemerintah, yaitu memperatakan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Kota Bandung, baik negeri maupun swasta. Dengan pemerataan kualitas ini, masyarakat tidak akan lagi berfokus hanya pada sekolah negeri tertentu sebagai satu-satunya pilihan.
"PR kita adalah memeratakan kualitas sekolah, baik negeri maupun swasta. Sehingga ketika tidak diterima di sekolah negeri, masyarakat tidak akan merasa keberatan memilih sekolah swasta," papar legislator.
Keterbatasan jumlah sekolah negeri memang masih menjadi tantangan mengingat jumlah pendaftar setiap tahun jauh lebih banyak dibandingkan daya tampung yang tersedia. Namun, legislator optimistis bahwa kualitas pelaksanaan SPMB akan terus meningkat apabila dua hal utama ini dijalankan:
- Sosialisasi kepada masyarakat semakin masif dan berkelanjutan
- Mutu sekolah-sekolah di Kota Bandung terus diperkuat secara konsisten
"Kalau sosialisasi berjalan baik dan kualitas sekolah terus diperkuat, saya yakin pelaksanaan SPMB akan semakin baik dari tahun ke tahun," tegas Asep.
Kesimpulan
DPRD Kota Bandung memberikan apresiasi terhadap perbaikan pelaksanaan SPMB 2026. Meskipun demikian, proses penerimaan siswa baru masih berlanjut dan memerlukan pengawasan ketat. Peran aktif pemerintah dalam sosialisasi serta upaya pemerataan kualitas sekolah menjadi kunci terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di Kota Bandung.