Putih Sari Ajak Warga Desa Srimahi Tambun Utara Kawal Makan Bergizi Gratis

TO

Putih Sari Ajak Warga Desa Srimahi Tambun Utara Kawal Makan Bergizi Gratis
Foto: Swarajabar

Warga Desa Srimahi, Tambun Utara, Bekasi, diminta ikut mengawasi dan mengevaluasi Makan Bergizi Gratis, termasuk melaporkan wilayah yang belum terjangkau.

Warga Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, kini punya saluran langsung untuk menyampaikan keluhan soal Makan Bergizi Gratis. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari meminta mereka tidak hanya menerima manfaat program, tetapi juga ikut mengevaluasi pelaksanaannya. Pertemuan digelar bersama Badan Gizi Nasional di desa tersebut, melibatkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Darissalam, jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga setempat.

Bagi warga Tambun Utara, yang paling ditunggu bukan pidato soal generasi 2045, melainkan kapan anak dan cucu mereka benar-benar menerima paket makanan itu. Darissalam mengaku pertanyaan itu rutin muncul di pertemuan warga. Ia meminta warga tetap optimistis karena pemerintah disebut terus memperluas cakupan penerima.

"Saya sering bertemu masyarakat dan banyak yang bertanya, kapan anak saya mendapatkan MBG, kapan cucu saya mendapatkan Makan Bergizi Gratis?" ujar Darissalam.

Kelompok sasaran program tidak hanya siswa sekolah. Putih Sari menyebut balita, ibu hamil, dan ibu menyusui juga masuk daftar penerima. Pemenuhan gizi pada periode awal kehidupan, katanya, menentukan kualitas kesehatan generasi berikutnya.

Baca Juga: Persita Datang ke Bandung 29 November Hadapi Persib di Ujung Tiga Laga 10 Hari

Pengawasan jadi bagian tugas warga

Putih Sari menempatkan warga sebagai pengawas lapangan. Warga yang sudah menerima manfaat diminta melapor bila menemukan kekurangan, sementara wilayah yang belum terjangkau diminta menyampaikan aspirasi. Ia menyebut program berskala besar ini masih butuh perbaikan sistem, infrastruktur layanan, dan tata kelola.

"Kalau ada yang belum mendapatkan program ini, silakan sampaikan dan laporkan wilayahnya. Kalau sudah mendapatkan, mari kita sama-sama mengawasi dan mengevaluasi," katanya.

Masalah gizi buruk dan stunting ia gambarkan sebagai tantangan yang belum selesai. Pengalaman di lapangan menunjukkan dampaknya bisa panjang. Sebelumnya, 63 ibu dan balita di Cianjur sempat keracunan usai menyantap makanan program bergizi gratis, dan kasus itu menjadi catatan tersendiri bagi pengelola program di daerah lain.

Baca Juga: BRI salurkan KPP Rp12,61 triliun sampai September 2026 untuk UMKM perumahan dan konstruksi

Petani dan pedagang lokal ikut dihitung

Sebagai Ketua KTNA Kabupaten Bekasi, Darissalam punya kepentingan lain. Ia berharap kebutuhan bahan pangan program ini dibeli dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Skema kemitraan seperti itu disebutnya bisa memutar uang di tingkat desa.

Peluang serupa muncul lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pembangunan fasilitas, pengelolaan layanan, sampai kemitraan usaha disebut membuka keterlibatan warga sekitar, bukan hanya pekerja dari luar daerah.

Di Bekasi sendiri, tokoh yang sama sebelumnya menyerap aspirasi warga soal banjir dan drainase saat tampil di peringatan HUT kota. Pola pertemuannya mirip: warga datang membawa persoalan harian yang belum tuntas.

Yang berubah untuk warga Srimahi minggu ini adalah adanya saluran pengaduan yang disebut langsung ke wakil rakyat dan Badan Gizi Nasional. Apakah saluran itu berjalan, bergantung pada seberapa cepat laporan warga ditindaklanjuti.

Untuk pembaca di Bandung Raya dan Jawa Barat, mekanisme ini bisa ditiru. Kelurahan dan desa yang belum masuk cakupan layanan punya dasar untuk menanyakan jadwal perluasan ke pemerintah kabupaten dan kota masing-masing.

Bagaimana pendapat Anda tentang artikel ini?

Beri rating artikel ini

Iklan Artikel Bawah

Komentar

Tulis Komentar

Min. 5 karakter