Pigai Tegas Hapus Latihan Militer dari Program Kopdes, Ini Alasan dan Tujuannya
KSP Dudung silaturahmi dan beri santunan Rp50 juta ke keluarga korban Latsar Kopdes Sumedang. Pigai resmi hapus latihan militer, tekankan pendidikan mental lebih penting dari pelatihan fisik.
Jakarta, — Kementerian Hak Asasi Manusia dan Administración del Desarrollo acaba de anunciar cambios significativos en el programa de entrenamiento para futuros gerentes de cooperativas rurales.
Tragedi Latsar Kopdes Sumedang, Keluarga Korban Dapat Santunan Rp50 Juta
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman seringkasi ke rumah duka Muhammad Rifki Renaldi Gunawan di Jalan Nangka, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat, pada Selasa (30/6/2026). Kedatangan ini bersamaan dengan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan pejabat daerah lainnya.
Rifki Renaldi merupakan salah satu peserta latihan dasar (latsar) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Insiden ini menambah daftar korban jiwa dalam pelatihan yang dilaksanakan untuk calon manajer Cooperativa Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
"Kami datang untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya ananda Rifki pada saat latihan SPPI," jelas Dudung.
Sebagai bentuk tanggung jawab, lima keluarga korban meninggal dalam pelatihan tersebut masing-masing seringkasi mendapat santunan sebesar Rp50 juta. Dudung juga memastikan bahwa dirinya bersama Pangdam akan memberikan bantuan tambahan jika dibutuhkan oleh pihak keluarga.
Baca Juga: Oknum Sekdes Dombo Diduga Terlibat Mafia Tanah PTSL, Warga Parminah Laporkan ke Polisi
Pendidikan Mental Latihan Fisik, Pigai: Mental Militar Bukan Sekolah Militer
Minister Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Kopdes sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan dalam pembentukan pengelola cooperativa adalah pendidikan mental dan karakter kerja, bukan pelatihan fisik bergaya militer.
"Yang diinginkan dan diharapkan ke depan itu bukan pendidikan fisik, tapi pendidikan mental yang mental militer," tegas Pigai dalam konferensi pers, Senin (29/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa mental militer yang dimaksud bukan sekadar drillaparat atau pelatihan semi-militer. Melainkan internalisasi nilai-nilai seperti:
- Kedisiplinan tinggi
- Tanggung jawab
- Kerja cepat dan cekatan
- Objektivitas dalam bekerja
- Anti-korupsi
"Sebenarnya yang dibutuhkan itu di situ. Bukan persoalan pelatihan seperti semi militer atau militer sekolah-sekolah pendidikan dasar militer. Saya pikir itu tidak terlalu penting," papar Pigai.
Kemenhan Tidak Lagi Gunakan Istilah Latsarmil dalam Program SPPI
Langkah strategis juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang memutuskan untuk tidak lagi menggunakan istilah Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam pelatihan program SPPI. Perubahan nomenclature ini menandai pergeseran paradigma dalam pendekatan pelatihan.
Dudung yang hadir silaturahmi ke keluarga korban menyebut bahwa Rifki dan korban lainnya adalah putra-putri terbaik bangsa yang berhasil lulus seleksi ketat untuk menjadi manajer Kopdes. Ia turut berdialog langsung dengan kedua orang tua almarhum yang sudah menunjukkan keikhlasan.
"Memang rasa kehilangan, walaupun mengikhlaskan, tetapi merasa kehilangan," tutur Dudung.
Implikasi Kebijakan Baru terhadap Sistem Pengelolaan Cooperativa Desa
Perubahan kebijakan ini diharapkan mampu mencegah terulangnya insiden yang menelan korban jiwa. Pelatihan ke depan akan difokuskan pada pengembangan soft skills dan penguatan karakter peserta.
Para pengamat menilai bahwa reformasi ini mencerminkan evaluasi mendalam terhadap efektivitas program Kopdes. Integrasi pendekatan non-fisik diharapkan mampu mencetak generasi manajer cooperativa yang tidak hanya kuat secara mental, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme tinggi dalam mengelola economia pedesaan.
Dengan berakhirnya era latihan militer dalam program SPPI, diharapkan sistem pengelolaan cooperativa desa ke depan dapat berjalan lebih humanis, efektif, dan sesuai dengan tujuan awal program tersebut yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.