Pemprov Jabar: Jalan Diponegoro Tidak Ditutup, Rencana Penataan Gedung Sate Terbaru
Pemprov Jabar menegaskan Jalan Diponegoro Kota Bandung tidak ditutup hari ini, sambil menyiapkan rencana penataan kawasan Gedung Sate yang akan mengubah jalur lalu lintas jangka panjang.
Bandung, 29 April 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menegaskan secara tegas bahwa tidak ada penutupan arus lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada hari Rabu (29/4/2026). Aktivitas kendaraan di kawasan pusat pemerintahan ikonik tersebut tetap berjalan normal seperti biasanya.
Penghapusan Informasi Simpang Siur di Kawasan Gasibu
Beberapa saat sebelumnya, telah beredar informasi simpang siur tentang penutupan Jalan Diponegoro yang sempat terpasang di area Gasibu. Namun, petugas segera menurunkan informasi yang tidak akurat tersebut. Klarifikasi resmi disampaikan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, dalam keterangan resmi pada hari yang sama.
"Kami klarifikasi bahwa Jalan Diponegoro tidak ditutup hari ini. Informasi yang sempat terpasang sudah kami turunkan," ujar Sekarwati secara singkat namun tegas.
Rencana Penataan Jangka Panjang Kawasan Gedung Sate
Meskipun tidak ada penutupan jalan hari ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan rencana besar penataan kawasan Gedung Sate dan Monumen Perjuangan sebagai bagian dari upaya pengembangan ruang publik ikonik di jantung Kota Bandung. Bagian utama dari rencana ini adalah perluasan halaman depan Gedung Sate, yang akan berdampak pada perubahan permanen jalur lalu lintas di sebagian ruas Jalan Diponegoro.
Sekarwati menekankan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas tersebut masih dalam tahap persiapan dan tidak akan dilakukan secara mendadak. Semua langkah akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas, dan jadwal resmi pelaksanaan akan diumumkan secara terbuka setelah semua persiapan selesai.
"Penataan memang sedang berjalan, termasuk rencana rekayasa lalu lintas. Namun, semuanya akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Jika sudah ada jadwal resmi, pasti akan diumumkan," tambahnya.
Skema Pengalihan Lalu Lintas Berbasis Kajian Andalalin
Untuk menjelaskan detail teknis dari rencana ini, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat, Agung Wahyudi, menjelaskan bahwa skema pengalihan arus kendaraan telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) yang matang. Skema ini dirancang untuk meminimalkan gangguan terhadap konektivitas kawasan pusat kota.
Menurut Agung, sebagian ruas Jalan Diponegoro eksisting akan diintegrasikan menjadi area halaman Gedung Sate. Sebagai gantinya, arus kendaraan akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, yang tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit.
"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, namun tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Skema ini sudah berdasarkan kajian andalalin agar konektivitas kawasan tetap terjaga," jelas Agung.
Selain pengalihan jalur di Jalan Diponegoro, pemerintah juga akan menata ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit guna mendukung peningkatan kapasitas beban kendaraan di jalur baru tersebut. Mengingat status Jalan Diponegoro sebagai jalan provinsi, Agung memastikan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung terus dilakukan untuk sinkronisasi manajemen lalu lintas di seluruh kawasan.
Komitmen Pemprov untuk Keseimbangan Antara Penataan dan Kelancaran Trafik
Pemprov Jawa Barat berkomitmen agar penataan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik dapat berjalan optimal tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas di jantung Kota Bandung. Upaya ini juga sejalan dengan tujuan pengembangan kota yang berkelanjutan, di mana ruang publik yang lebih luas dapat dinikmati oleh masyarakat sambil tetap memelihara aksesibilitas transportasi.
Meskipun rencana penataan ini akan membawa perubahan signifikan di kawasan pusat kota, klarifikasi hari ini menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tentang gangguan lalu lintas secara tiba-tiba. Semua langkah akan dilakukan dengan transparansi dan keterlibatan masyarakat, sesuai dengan janji Pemprov Jabar untuk memberikan informasi yang akurat kepada publik.