Pemkot Bandung Tambah Rombel SMP dan Bangun Sekolah Baru Rp125 Miliar 2026
Pemkot Bandung mengalokasikan Rp125 miliar untuk menambah rombel SMP dan bangun sekolah baru, serta menerapkan sistem dua shift guna mengatasi lonjakan siswa tahun ajaran 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengambil langkah strategis untuk mengatasi lonjakan kebutuhan pendidikan jenjang SMP pada tahun ajaran 2026, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp125 miliar. Kebijakan ini mencakup penambahan rombongan belajar (rombel), pembangunan sekolah baru, dan penyesuaian sistem pembelajaran dua shift sesuai regulasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Strategi Inti: Mengatasi Penumpukan Siswa di Sekolah Unggulan
Sebelumnya, keterbatasan ruang kelas telah menyebabkan penumpukan peserta didik di beberapa sekolah negeri favorit di Bandung, yang menjadi masalah klasik saat proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa peningkatan daya tampung sekolah merupakan prioritas utama untuk memastikan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.
"Keterbatasan ruang belajar selama ini menjadi hambatan utama dalam pemerataan akses pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan sudah mulai berjalan di sejumlah titik," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (4/5/2026).
Proyek Infrastruktur Pendidikan yang Sedang Berlangsung
Pemkot Bandung telah memulai beberapa proyek infrastruktur pendidikan untuk menambah daya tampung siswa, antara lain:
- Pembangunan SD Bojongloa dan SMP Negeri 75 sebagai unit sekolah baru
- Penambahan SMP negeri di enam kecamatan yang saat ini hanya memiliki satu sekolah negeri
Farhan menambahkan bahwa proyek ini akan membantu mengurangi ketimpangan akses pendidikan dan memotong jarak tempuh siswa, sehingga distribusi peserta didik tidak lagi terpusat di beberapa sekolah favorit saja. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah-sekolah non-unggulan di wilayah tersebut.
Penyesuaian Sistem Pembelajaran Dua Shift
Selain pembangunan fisik, Pemkot Bandung juga memberlakukan kebijakan pembatasan jumlah shift menjadi dua kali sehari di seluruh sekolah negeri jenjang SD dan SMP, mulai tahun ajaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap regulasi pusat yang memberikan masa transisi hingga tahun 2028 bagi daerah untuk beradaptasi. Farhan mengakui bahwa perubahan dari tiga shift ke dua shift bukan perkara mudah, namun pemerintah daerah telah memastikan bahwa ketersediaan ruang kelas akan mencukupi agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.
"Pembangunan ruang kelas baru menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran pendidikan tahun ini. Pemerintah memastikan kebijakan nasional dapat diterapkan tanpa mengorbankan akses siswa terhadap pendidikan," ucapnya.
Imbauan kepada Orang Tua dan Calon Siswa
Selain langkah infrastruktur dan kebijakan shift, Farhan juga mengimbau orang tua dan calon siswa untuk lebih fleksibel dalam memilih sekolah. Ia menegaskan bahwa hal ini akan membantu mendistribusikan peserta didik lebih merata, sehingga tidak terjadi penumpukan di beberapa sekolah unggulan saja.
"Fleksibilitas dalam memilih sekolah menjadi faktor penting agar distribusi siswa bisa lebih merata dan tidak terjadi penumpukan di satu lokasi, membantu sekolah-sekolah lain berkembang secara kualitas dan kepercayaan publik," katanya.
Tujuan Jangka Panjang
Langkah-langkah ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi lonjakan siswa pada tahun ajaran 2026, tetapi juga sebagai solusi jangka panjang untuk menekan kepadatan siswa di sekolah negeri. Farhan menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah di Bandung cenderung meningkat setiap tahun, sehingga pemerataan akses pendidikan menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan generasi muda di wilayah ini. Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, penyesuaian sistem pembelajaran, dan perubahan pola pikir masyarakat, Pemkot Bandung menargetkan terciptanya sistem pendidikan yang lebih merata, adaptif, dan berkelanjutan mulai tahun ajaran 2026.