Kemenkes Dorong Kota Bandung Menjadi Contoh Penanganan Anak Zero Dose Nasional
Kemenkes mendorong Kota Bandung menjadi contoh penanganan anak zero dose di Indonesia. Jawa Barat telah turunkan angka zero dose signifikan, sedangkan Bandung punya peluang jadi model nasional melalui inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Pada Selasa (12/5/2026), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meluncurkan dorongan agar Kota Bandung menjadi contoh wilayah nasional dalam penanganan zero dose — istilah untuk anak yang belum menerima satu pun dosis vaksin imunisasi dasar. Langkah ini diambil mengingat tingginya jumlah anak tanpa imunisasi di Indonesia yang menjadi ancaman kesehatan jangka panjang bagi generasi muda.
Skala Masalah Imunisasi di Tingkat Nasional
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono menyebut bahwa pada tahun 2025, terdapat sekitar 2,3 juta anak Indonesia yang masuk kategori zero dose. Anak-anak ini belum mendapatkan imunisasi dasar yang meliputi:
- Imunisasi campak
- Imunisasi polio
- Imunisasi DPT (difteri, pertusis, tetanus)
- Dan jenis imunisasi dasar lainnya.
Meskipun cakupan imunisasi nasional saat ini mencapai sekitar 80 persen, Dante menegaskan bahwa untuk menciptakan kekebalan komunal — perlindungan kolektif terhadap penyakit menular — dibutuhkan minimal cakupan imunisasi sebesar 90 persen. Ia juga menambahkan bahwa munculnya kasus campak dan penyakit menular lainnya menunjukkan masih ada celah perlindungan imunisasi di masyarakat.
Capaian Positif Provinsi Jawa Barat
Dante memberikan apresiasi tinggi kepada Provinsi Jawa Barat yang berhasil menurunkan jumlah anak zero dose dari sekitar 102 ribu menjadi 67 ribu dalam waktu satu tahun. Penurunan sebanyak hampir 40 ribu anak ini dianggap sebagai capaian yang luar biasa, mengingat skala masalah yang dihadapi.
Peluang Kota Bandung Menjadi Model Nasional
Menurut Dante, Kota Bandung memiliki peluang besar untuk menjadi contoh nasional dalam penanganan zero dose. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa strategi, antara lain:
- Inovasi pelayanan kesehatan yang lebih aksesibel
- Penguatan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebagai titik layanan kesehatan dasar
- Kolaborasi lintas sektor antara berbagai pemangku kepentingan.
Ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan anak-anak merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa. Dante berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dapat memastikan setiap anak mendapatkan hak dasar kesehatan secara merata.
Tantangan yang Dihadapi Pemkot Bandung
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkap berbagai tantangan kesehatan yang dihadapi kota tersebut, salah satunya adalah masalah zero dose. Ia menekankan bahwa fenomena ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut masa depan anak-anak yang harus dijaga bersama.
"Fenomena anak zero dose bukan sekadar angka statistik. Di balik istilah itu ada masa depan anak-anak yang harus kita jaga bersama," ungkap Farhan.
Farhan juga menyinggung tantangan besar berupa penolakan vaksin dan disinformasi yang berkembang di masyarakat. Ia mengakui masih ada kelompok masyarakat yang menolak imunisasi karena perbedaan pandangan maupun pengaruh informasi yang tidak tepat.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor
Farhan menegaskan bahwa persoalan penanganan zero dose tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah atau tenaga kesehatan saja. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk:
- Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- Tenaga kesehatan di Posyandu
- Akademisi dan media
- Pengurus kewilayahan seperti RW dan RT.
"Kerja sama 360 derajat menjadi sangat penting agar anak-anak kita tidak kehilangan hak mendapatkan imunisasi dasar," ujarnya.
Dengan adanya dorongan dari Kemenkes dan capaian positif yang telah dicapai Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki kesempatan untuk menjadi teladan dalam penanganan zero dose di Indonesia. Upaya menanggulangi penolakan vaksin dan membangun kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai cakupan imunisasi yang ideal, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia.