Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga Tingkat Desa
Jawa Barat bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah hingga tingkat desa. Tim akan identifikasi keluarga kurang mampu dan tawarkan pendidikan kesetaraan via PKBM.
Keluarga kurang mampu di Jawa Barat kini memiliki jalur baru untuk mengembalikan anak-anak mereka ke dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan.
Pembentukan tim ini diinisiasi Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman lewat Rapat Koordinasi Pendidikan di Aula Dewi Sartika, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Senin 12 Oktober 2026.
Akar Masalah Diperiksa
Herman menegaskan bahwa penanganan anak tidak sekolah tidak bisa sekadar menuding Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Tim ini bertugas memahami kondisi riil keluarga sebelum menentukan langkah.
Baca Juga: CMS diamankan polisi setelah merusak indekos hingga lukai anak balitanya di Margaasih Bandung
"Penanganan terhadap anak tidak sekolah harus dimulai dengan memahami kondisi riil keluarga, bukan sekadar menilai dari kemauan belajar," kata Herman.
Dia menyebutkan tiga faktor utama anak tidak sekolah di Jawa Barat. Pertama, kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai sekolah. Kedua, kewajiban anak membantu orang tua mencari nafkah. Ketiga, kondisi disabilitas yang membutuhkan pendekatan pendidikan khusus.
Pendidikan Kesetaraan Jadi Opsi
Tim pemburu ini akan menawarkan alternatif pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Anak-anak bisa menempuh Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA.
Baca Juga: Peralta Gokkan Persib Unggul 1-0 atas Viettel lewat Penalti di Jalak Harupat
Keunggulan skema ini terletak pada fleksibilitas waktu belajar. Anak yang harus membantu orang tua bekerja bisa menyesuaikan jam sekolah mereka.
"Jangan hanya berpikir, kenapa tidak sekolah? Kita harus tahu kondisinya. Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi kreatif dan fleksibel sesuai kebutuhan masing-masing keluarga," jelas Herman.
Kepala Dinas Wajib Turun Lapangan
Herman memerintahkan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk tidak berhenti pada laporan administratif. Mereka wajib menemui langsung keluarga yang anaknya tidak sekolah.
Mekanisme eskalasi berjenjang diterapkan jika penanganan di tingkat bawah menghadapi hambatan. Kasus yang tidak terselesaikan di tingkat kabupaten dan kota wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jika seluruh jenjang belum membuahkan hasil, Herman menyatakan kesiapan untuk turun langsung.
Targetnya, angka anak tidak sekolah di Jawa Barat turun secara signifikan dalam waktu dekat.