HPN 2026 Momentum Meneguhkan Peran Pers Jaga Keseimbangan Pembangunan Pusat dan Daerah
HPN 2026: Wakil DPRD Bekasi H. Jaya Marjaya menegaskan peran pers sehat sebagai penyeimbang pembangunan pusat dan daerah, mengawal kebijakan pemerintah untuk menjaga keadilan sosial, serta menghadapi tantangan disinformasi di era digital.
HPN 2026: Momentum Reflektif untuk Peran Pers dalam Pembangunan Berkeadilan
Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten bukan hanya sekadar acara perayaan, tetapi juga momentum strategis untuk merefleksikan peran vital pers dalam menjaga demokrasi dan keseimbangan pembangunan nasional. Dari sudut pandang lokal, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si., menyoroti bahwa pers sehat menjadi kunci untuk memastikan pembangunan tidak timpang antara pusat dan daerah, termasuk di Kabupaten Bekasi.
Pers sebagai Penyeimbang Pembangunan Pusat dan Daerah
Menurut H. Jaya Marjaya, pers bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung objektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan berbasis data, pers mampu menyeimbangkan ekspektasi berbagai pihak sehingga kebijakan pembangunan yang dirumuskan di pusat dapat berdampak nyata bagi warga di daerah.
"Pers bukan hanya mata dan telinga rakyat, tetapi juga suara nurani publik yang memastikan agar pembangunan nasional tidak timpang dan tidak meninggalkan daerah," ujar H. Jaya Marjaya di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan, tanpa peran pers yang kuat dan independen, potensi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah akan semakin melebar. Contohnya, investasi strategis yang masuk ke Indonesia harus diuji relevansinya dengan kebutuhan daerah seperti Bekasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh warga setempat, bukan hanya terpusat di kota besar seperti Jakarta.
Pers sebagai Alat Kontrol Sosial yang Efektif
Pers sebagai alat kontrol sosial menjadi salah satu peran yang tidak dapat digantikan. Ketika pers bekerja secara profesional, kebijakan yang lahir dari pusat akan terus diuji apakah sesuai dengan kondisi di daerah. Hal ini menjadi cara untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan keadilan sosial.
H. Jaya Marjaya menambahkan, pers harus tetap berdiri tegak sebagai pengawas, pengkritik, dan mitra strategis pembangunan. Tanpa pengawasan yang objektif dari pers, risiko kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah akan semakin tinggi, sehingga memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial.
Mengawal Pembangunan Nasional di Era Prabowo: Peran Pers untuk Pemerataan Manfaat
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai agenda pembangunan nasional dan masuknya investasi strategis menjadi fokus perhatian. H. Jaya Marjaya menegaskan bahwa pers memiliki peran penting untuk mengawal semua ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke daerah-daerah seperti Kabupaten Bekasi.
- Pers harus memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menciptakan lapangan kerja di pusat, tetapi juga di daerah.
- Program pembangunan nasional seperti infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga Bekasi.
- Kritik yang tajam, jujur, dan beretika dari pers bukanlah ancaman, melainkan energi positif untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Tantangan Era Digital: Mempertahankan Profesionalisme Pers di Tengah Disinformasi
Di era digital saat ini, pers menghadapi tantangan baru berupa derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi serta hoaks. H. Jaya Marjaya berharap bahwa insan pers Indonesia terus meningkatkan profesionalisme, kapasitas intelektual, dan komitmen terhadap kode etik jurnalistik.
Ia menekankan bahwa profesionalisme pers adalah kunci untuk membedakan informasi yang akurat dari yang salah. Dengan mempertahankan standar ini, pers dapat tetap menjadi benteng terakhir demokrasi dan kedaulatan bangsa.
Penutup: HPN 2026 sebagai Konsolidasi Kekuatan Pers Nasional
HPN 2026 harus menjadi momentum untuk konsolidasi kekuatan pers nasional. Dengan pers yang sehat, independen, dan berintegritas, pembangunan nasional akan lebih berkeadilan, daerah semakin diperhatikan, ekonomi rakyat tumbuh, dan Indonesia menjadi bangsa yang kuat serta bermartabat. Untuk Kabupaten Bekasi, peran pers ini akan membantu memastikan bahwa warganya tidak ketinggalan dalam gelombang pembangunan nasional.