74 Persen Guru Honorer di Indonesia Berpenghasilan di Bawah Rp2 Juta, Ribuan Murid di Jawa Barat Terdampak
74 persen guru honorer Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan masa depan jutaan siswa di Jawa Barat yang bergantung pada para guru.
Di sebuah desa di Kabupaten Cianjur, seorang guru SD mengajar lima kelas sekaligus dalam satu ruangan. Gajinya sebesar Rp800 ribu sebulan. Ia tidak mengeluh, tapi números seperti ini terus berulang di berbagai daerah di Jawa Barat.
Data menunjukkan 74 persen guru honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Beberapa di antara mereka bahkan hanya menerima Rp300 ribu hingga Rp1 juta. Angka ini datang dari kajian yang dirujuk Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam refleksinya soal tantangan pendidikan nasional.
Di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kondisi ini memiliki resonansi yang luas. Dengan lebih dari 64 juta peserta didik aktif secara nasional, guru menjadi simpul kritis dalam sistem pendidikan yang melayani jutaan keluarga.
Baca Juga: Perempuan Berlari 2026 Targetkan 3.000 Peserta di Kota Baru Parahyangan pada 18 Oktober
Guru yang Hobi Bekerja tapi Tidak Bisa Hidup Layak
Persoalan guru honorer bukan sekadar angka. Di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat, banyak guru tidak tetap yang harus merangkap pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Ada yang membuka warung, menjadiojek online, atau bekerja di sawah sebelum jam pertama dimulai.
Ketidakpastian penghasilan ini berdampak langsung pada kualitas mengajar. Ketika seorang guru masih mengkhawatirkan biaya makan keluarganya besok, ruang untuk mempersiapkan materi pelajaran, mengembangkan metode mengajar, atau mengikuti pelatihan menjadi barang mewah.
Baca Juga: Mantan PMI asal Jawa Tengah Buka Kedai Indonesia di Taipei, now Pekeria Puluhan Orang
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ratusan ribu guru non-ASN masih aktif mengajar. Status mereka beragam, mulai dari guru tidak tetap yang digaji oleh komite sekolah, hingga guru yang diangkat oleh pemerintah daerah tapi tidak memiliki kejelasanstatus kepegawaian.
"Guru yang sejahtera adalah guru yang bisa fokus mendidik," tulis Bambang Soesatyo dalam refleksinya. Baginya, kesejahteraan bukan isu sektoral, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan sumber daya manusia.
Distribusi Guru Tidak Merata
Di luar kesejahteraan, distribusi guru juga masih menjadi masalah. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Depok memiliki konsentrasi guru yang lebih padat. Sementara daerah kantong kemiskinan di wilayah selatan Jawa Barat, seperti di dataran tinggi Cianjur, Bandung Barat, atau Tasikmalaya, justru kekurangan tenaga pendidik.
Ketimpangan ini berarti seorang anak di desa terpencil di Pangalengan bisa mendapat guru yang berbeda kompetensinya dibanding anak di sekolah standar di kawasan Kota Bandung.
Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital. Sebagian besar daerah di Jawa Barat masih menghadapi sinyal lemah dan akses internet tidak stabil, padahal transformasi pendidikan berbasis teknologi kini menjadi kebutuhan.
Program Digital dan Guru
Program Digital Talent Scholarship dari Kementerian Komunikasi dan Digital sejatinya punya potensi besar untuk menyentuh komunitas guru. Satu guru yang terlatih secara digital bisa mentransfer pengetahuan itu kepada puluhan siswa setiap tahun, secara berkelanjutan.
Namun perluasan program ini harus disertai pemerataan akses. Transformasi digital jangan sampai menciptakan kesenjangan baru antara sekolah perkotaan yang sudah terkoneksi dan sekolah pedesaan yang belum memiliki perangkat memadai.
Di tingkat kebijakan, DPR dan pemerintah masih membahas penataan status guru PPPK paruh waktu yang berpeluang diangkat menjadi PNS. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum merencanakan kenaikan gaji guru untuk tahun anggaran 2027, meskipun opsi tersebut tetap terbuka apabila kondisi fiskal memungkinkan.
Anak-Anak di Kelas
Di tengah semua perdebatan kebijakan, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: ada jutaan anak Jawa Barat yang duduk di bangku sekolah dan bergantung pada kualitas guru yang mengajar mereka setiap hari.
Seorang siswa kelas 4 di SDN sebuah desa di Kabupaten Subang tidak tahu-menahu soal diskusi kenaikan gaji atau status kepegawaian. Yang ia tahu, gurunya hari ini datang dengan semangat atau tidak, menjelaskan materi dengan jelas atau terburu-buru, dan peduli dengan pekerjaannya atau tidak.
Kualitas guru menentukan kualitas generasi. Ketika puluhan ribu guru honorer di Jawa Barat masih hidup di bawah garis kemiskinan, dampaknya akan terasa pada kemampuan literasi, kecakapan berpikir kritis, dan kesiapan tenaga kerja daerah ini dalam menghadapi dunia yang berubah cepat.
Investasi pada guru, pada akhirnya, adalah investasi pada masa depan jutaan keluarga Jawa Barat yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada tangan-tangan yang selama ini bekerja tanpa kepastian.