14 Ribu Hektare Sawah Bandung Barat Rawan Kekeringan: Mitigasi El Nino
Kabupaten Bandung Barat memiliki 14 ribu hektare sawah rawan kekeringan. Pemda lakukan adaptasi budidaya dan penguatan infrastruktur untuk antisipasi El Nino dan menjaga produksi pangan.
Kabupaten Bandung Barat memiliki total lahan sawah seluas 18.093 hektare, namun hanya sekitar 3.618 hektare (20 persen) yang dilengkapi sistem irigasi formal. Sisanya, mencapai 14.475 hektare, sangat rawan terdampak kekeringan saat musim kemarau atau ancaman El Nino. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bandung Barat, Lukmanul Hakim mengungkapkan kondisi ini sebagai tantangan serius bagi upaya menjaga ketahanan pangan wilayah.
Kondisi Ketergantungan pada Curah Hujan
"Dari total lahan baku sawah seluas 18.093 hektare, hanya sekitar 20 persen yang memiliki sistem irigasi, sementara sisanya sangat bergantung pada curah hujan," ujar Lukmanul Hakim dalam konferensi pers pada Rabu (6/5).
Adaptasi Budidaya untuk Mengatasi Risiko Kekeringan
Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penguatan infrastruktur, tetapi juga mendorong petani untuk menyesuaikan teknik budidaya sebagai langkah adaptif cepat. Beberapa langkah yang dianjurkan meliputi:
- Penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, seperti padi Inpago 8, jagung Bisi 18, dan cabai Dewata 43
- Penerapan teknik hemat air, seperti penggunaan mulsa untuk menjaga kelembaban tanah
- Penyesuaian jadwal tanam agar fase kritis tanaman tidak terjadi saat puncak kemarau
- Pergantian tanaman padi dengan palawija yang lebih hemat air di wilayah rawan kekeringan
Lukman menegaskan bahwa penyesuaian pola tanam menjadi bagian penting dari upaya mitigasi: "Pola tanam juga disesuaikan. Di wilayah rawan, petani dianjurkan mengganti padi dengan palawija yang lebih hemat air."
Baca Juga: Landbouw Maatschappij Tjimangsoed Dirikan Perkebunan Cimangsud pada 13 November 1907 di Cipatat
Pendampingan dan Perlindungan Petani
Selain adaptasi budidaya, pemerintah juga melakukan pendampingan intensif oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di wilayah rawan kekeringan. Kegiatan ini meliputi pemetaan zona rawan, sosialisasi prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta panduan teknis budidaya yang tepat.
Pemerintah juga mendorong petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) guna melindungi diri dari risiko gagal panen akibat kekeringan. Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan sarana penunjang, seperti pompa air dan sistem pengelolaan irigasi yang efisien.
"Sinergi antara petani, penyuluh, dan pemerintah menjadi kunci. Dengan penyesuaian budidaya dan mitigasi yang tepat, kami optimistis produksi pangan tetap terjaga meski dihadapkan pada ancaman El Nino," tutur Lukman.
Baca Juga: Asep Ismail Ingatkan ASN Bandung Barat untuk Tingkatkan Disiplin dan Tanggung Jawab
Penguatan Infrastruktur Pengairan
Di sisi infrastruktur, pemerintah daerah sedang menggenjot program pompanisasi atau brigade pompa untuk meningkatkan akses air irigasi. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, sebanyak 393 unit pompa telah disebarkan ke wilayah rawan kekeringan. Target untuk tahun 2026 adalah menambahkan 125 unit pompa lagi, yang didanai dari APBD dan APBN.
Selain itu, pembangunan irigasi perpompaan dan jaringan irigasi air tanah juga terus dilakukan. Hingga tahun 2025, telah dibangun 65 unit irigasi perpompaan dan 2 unit jaringan irigasi air tanah. Pada tahun 2026, rencananya akan ditambahkan 19 unit irigasi perpompaan lagi.
Konteks Swasembada Pangan Bandung Barat
Bandung Barat telah mencapai swasembada pangan sejak tahun 2014, dan terus menyumbang produksi beras nasional. Pada tahun 2025 lalu, produksi padi wilayah ini tercatat mencapai 274.221 ton, yang setara dengan 147.424 ton beras giling. Dengan demikian, upaya mitigasi kekeringan menjadi sangat penting untuk mempertahankan kontribusi wilayah ini terhadap ketahanan pangan nasional.
Meskipun ancaman El Nino menjadi tantangan serius, langkah kombinasi adaptasi budidaya, pendampingan petani, dan penguatan infrastruktur diharapkan dapat mengurangi risiko kerugian produksi pangan di Kabupaten Bandung Barat.