Mitra MBG Priangan Timur Desak BGN Kaji Ulang Skema Insentif Proporsional per Oktober 2026
Mitra program Makan Bergizi Gratis di Priangan Timur menolak rencana perubahan skema insentif menjadi proporsional per Oktober 2026 karena banyak dapur masih cicil investasi awal.
Para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Priangan Timur menolak rencana perubahan skema insentif yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional mulai 5 Oktober 2026. Mereka menilai kebijakan baru itu mengancam keberlangsungan operasional yang selama ini bergantung pada insentif tetap.
Pertemuan para mitra berlangsung di Rumah Makan Semilier, Jalan Ciawi-Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (1/10/2026). Puluhan pemilik yayasan dan pengelola dapur SPPG dari Pangandaran, Kota Banjar, Ciamis, Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya hadir untuk menyampaikan keberatan mereka.
Skema insentif yang selama ini bersifat tetap akan berubah menjadi proporsional berdasarkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang dilayani masing-masing dapur. Perwakilan Mitra BGN Priangan Timur, Ucu Supriatna, mengatakan para pengelola tidak menolak evaluasi kebijakan. Mereka hanya berharap perubahan tidak dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan para mitra yang menjalankan program di lapangan.
Baca Juga: Garut Alokasikan Rp2 Miliar untuk Tata Kawasan Jalan Pasar Baru Mirip Malioboro Yogyakarta
"Kami mohon kepada para pimpinan BGN untuk mengkaji ulang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala BGN bahwa insentif ini tentunya akan dibagi sesuai dengan jumlah KPM setiap dapur," kata Ucu.
Salah satu keberatan utama para mitra adalah perubahan kebijakan yang muncul ketika banyak dapur masih berada dalam masa awal operasional. Mereka menjalankan perjanjian kerja sama yang telah disepakati sebelumnya dan investasi awal yang belum sepenuhnya tertutup.
Yayan Caryanto, pemilik Dapur SPPG Kiarajangkung Sukahening #003 sekaligus Ketua Yayasan Mitra Insan Berdikari, mencontohkan kondisi dapur yang dikelolanya. Fasilitasnya melayani sekitar 1.748 penerima manfaat dan dibangun sejak awal program MBG launched.
Baca Juga: Pakar Sebut Gejala Serangan Jantung di Usia Produktif Sering Samar dan Terlewatkan
"Untuk membangun dapur SPPG ini, kami harus bekerja sama dengan pihak perbankan dengan angsuran sekitar Rp30 juta per bulan, dan modal tersebut masih belum tertutup," katanya.
Mayoritas dapur SPPG dibangun dari nol menggunakan dana pribadi para pengelola. Tidak sedikit pula yang harus mengajuka pinjaman ke lembaga perbankan atau menggandeng konsorsium untuk memenuhi kebutuhan investasi awal.
Para mitra menilai jika pemerintah ingin melakukan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut seharusnya dirancang sejak awal program berjalan. Perubahan di tengah kontrak kerja sama dianggap merugikan pihak yang sudah menginvestasikan modal mereka.
Sebagai alternatif, para mitra mengusulkan agar BGN memberikan waktu dua tahun kepada pengelola dapur untuk memperkuat operasional dan memenuhi seluruh standar yang ditetapkan. Setelah masa tersebut, BGN dapat menerapkan sistem akreditasi atau grading yang membedakan kualitas dan kapasitas masing-masing dapur.
Dengan mekanisme itu, penyesuaian insentif dilakukan berdasarkan klasifikasi yang jelas dan terukur. Para mitra optimistis sistem grading lebih adil dibandingkan perubahan langsung yang hanya melihat jumlah penerima manfaat.
"Sekali lagi kami berharap kepada para pimpinan BGN mohon untuk mengkaji ulang, karena bagaimanapun juga lebih baik mengkaji atau bila perlu kami ini diajak rembug untuk menentukan sebuah keputusan," tutur Ucu.
Dalam waktu dekat, para mitra SPPG di Priangan Timur berencana mengirimkan surat resmi kepada BGN untuk meminta audiensi. Mereka ingin memperoleh penjelasan mengenai dasar pertimbangan perubahan kebijakan sekaligus menyampaikan berbagai masukan dari daerah.
Meski menyampaikan keberatan, para mitra menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Mereka hanya berharap setiap perubahan kebijakan dapat dibahas bersama para pelaksana di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.