DPRD Jawa Barat Soroti Kegagalan Sistem Penerimaan Murid Baru 2026
DPRD Jawa Barat kritik Disdik atas kegagalan sistem penerimaan murid baru 2026. Ratusan data calon siswa hilang, aplikasi baru bermasalah, dan ratusan keluarga mengadu.
Legislatif Provinsi Jawa Barat melancarkan kritik pedas terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) setempat terkait pelaksanaan program strategis pendidikan yang dinilai penuh kontroversi. Permasalahan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 menjadi sorotan utama setelah ratusan orang tua melapor ke Gedung Dewan.
Koordinasi Lemah, Program Sekolah Maung Dianggap Terburu-buru
Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa kebijakan penerapan program Sekolah Manusia Unggul (Maung) secara massal di berbagai kabupaten dan kota merupakan keputusan yangprematur dan mengabaikan prosedur yang seharusnya.
"Draf saran dari kami sudah jelas diminta untuk melakukan uji coba di satu atau dua wilayah terlebih dahulu, tetapi hal itu diabaikan," kritik Yomanius Untung, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat.
Parlemen daerah menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan Disdik kurang profesional karena tidak meniru pola keberhasilan program sekolah Garuda Transformasi yang telah teruji efektif.
Inkonsistensi Regulasi Picu Gelombang Protes Masyarakat
Permasalahan lain yang tidak kalah serius adalah perubahan regulasi dan formula penilaian yang dilakukan Disdik di tengah masa pelaksanaan program berjalan. Modifikasi mendadak pada sistem bobot nilai untuk jalur Ketua OSIS dan jalur prestasi non-akademik menjadi pemicu utama gelombang protes dari orang tua murid.
Akibat perubahan tersebut, ratusan keluarga mengajukan keberatan dan mengadukan nasib anak mereka ke Gedung Komisi V. Situasi ini mencerminkan betapa rentannya sistem yang tidak didukung konsistensi kebijakan.
Aplikasi Digital Bermasalah, Data Ratusan Calon Siswa Hilang Misterius
Temuan paling mencolok yang diungkap legislators adalah kasus hilangnya data ratusan calon siswa yang statusnya sudah dinyatakan diterima oleh sistem. Data tersebut tiba-tiba hilang secara misterius dari server aplikasi tanpa ada penjelasan jelas.
Siti Muntamah, anggota Komisi V yang akrab dipanggil Ummi, mengungkapkan bahwa aktivitas penghapusan atau reset data secara sepihak terjadi pada server utama di tengah proses seleksi yang sedang berjalan.
"Ini merupakan kecerobohan fatal yang mengakibatkan posisi ratusan calon siswa yang sudah aman menjadi terlempar dari sistem kelulusan," tegas Ummi.
Pembuatan Sistem Baru Dinilai Tidak Rasional
Legislatif juga menyoroti keputusan Disdik yang secara sepihak mengganti platform sistem dan aplikasi digital untuk operasional PCMB 2026. Kritik tajam dilontarkan mengapa instansi tidak mengoptimalkan sistem yang sudah terbukti stabil.
Yomanius Untung menegaskan bahwa proses penelusuran akan dilakukan secara komprehensif, termasuk mengaudit pihak ketiga atau vendor aplikasi yang ditunjuk.
Kanal Pengaduan Dibuka, Opsi Pansus Menguat
Menanggapi kesemrawutan yang terjadi, seluruh anggota DPRD dari 12 daerah pemilihan diinstruksikan untuk membuka kanal aduan khusus. Langkah ini bertujuan menghimpun dan mengompilasi seluruh keluhan dari orang tua wali murid untuk dibawa dalam rapat pleno.
Mengenai kemungkinan pembentukan Pansus (Panitia Khusus), Ummi menjelaskan bahwa koordinasi dan penyamaan persepsi perlu dilakukan terlebih dahulu. Setelah agenda masa reses selesai, opsi pembentukan Pansus akan dibahas di tingkat pimpinan.
Evaluasi Total untuk Tahun Ajaran Mendatang
Fokus utama saat ini adalah mengawal proses evaluasi total agar permasalahan serupa tidak terulang pada tahun ajaran mendatang. Solusi taktis jangka pendek bagi para calon siswa yang dirugikan juga tengah dirumuskan.
Seluruh pihak diminta mengedepankan prinsip kehati-hatian tinggi dalam proses evaluasi mengingat laporan aduan yang masuk sudah sangat masif dan menggambarkan situasi lapangan yang sangat kacau.