Di Tengah Perang Dagang dan Polarisasi, Kuwait Pilih Jalur Non-Blok ala Semangat Bandung 1955
Dubes Kuwait ingatkan relevansi Gerakan Non-Blok ala Semangat Bandung 1955 di tengah gejolak geopolitik global. Kuwait komitmen tidak memihak kubu tertentu.
Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Khalid Jassim Al-Yassin menegaskan bahwa semangat Gerakan Non-Blok atau Non-Aligned Movement (NAM) masih sangat relevan untuk diimplementasikan di tengah gejolak geopolitik global saat ini. Pernyataan ini disampaikan dalam forum resmi di Jakarta, kemarin.
Gerakan Non-Blok Kembali Disorot
Menurut Khalid Jassim Al-Yassin, negara-negara di dunia saat ini sangat membutuhkan penguatan kerja sama dan multilateralisme. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Semangat Bandung (Bandung Spirit) yang lahir dari Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, pada 1955.
"Saya percaya kita tidak membutuhkan polarisasi dalam hubungan internasional saat ini. Kita perlu mendorong lebih banyak kerja sama, bukan membentuk aliansi yang menciptakan hambatan bagi satu sama lain," ucap Khalid Jassim Al-Yassin di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (7/7).
Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap semakin intensifnya perang dagang dan polarisasi politik internasional yang dewasa ini semakin memuncak.
Kuwait dan Komitmen pada Nilai-Nilai Non-Blok
Khalid menjelaskan bahwa Kuwait telah bertahun-tahun menerapkan nilai-nilai non-blok tersebut dalam kebijakan luar negerinya. Negara yang terletak di pesisir Teluk Persia tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan Amerika Serikat (AS), terutama setelah Negeri Paman Sam berperan besar dalam Pembebasan Kuwait (Liberation of Kuwait) pada 1991.
Namun demikian, ia menyampaikan fakta yang cukup mengejutkan bahwa negara mitra dagang utama Kuwait dalam 10 tahun terakhir adalah Tiongkok, bukan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan pergeseran dinamika ekonomi global yang signifikan.
Selain itu, Kuwait juga menjadi negara pertama di kawasan Teluk Persia yang menjalin kerja sama dengan Uni Soviet pada awal 1970-an. Langkah ini semakin memperkuat posisi Kuwait sebagai negara yang tidak memihak pada blok tertentu.
Prinsip Utama Kebijakan Luar Negeri Kuwait
Dubes Khalid menegaskan beberapa prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Kuwait:
- Kuwait tidak ingin menjadi musuh siapapun
- Fokus utama adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan berbagai pihak
- Kuwait mengedepankan persamaan dan nilai-nilai bersama
- GNB menjadi salah satu prinsip utama dalam kebijakan luar negeri mereka
- Pihaknya tidak ingin menciptakan kubu dan beraliansi dengan pihak tertentu untuk melawan pihak lainnya
"Kami tidak ingin menjadi musuh siapapun, karena fokus kami adalah bagaimana kami bisa bekerja sama dan kami mencoba untuk mengedepankan persamaan dan nilai-nilai bersama, bukan hal-hal yang dapat membedakan kami dari pihak lain," tutur Khalid.
Menghormati Kedaulatan dan Hukum Internasional
Khalid juga menyatakan bahwa Pemerintah Kuwait selalu menjunjung tinggi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mematuhi segala hukum internasional yang berlaku. Hal ini menjadi landasan kuat bagi pendekatan diplomasi Kuwait yang moderat.
"Prinsip utama lainnya (dari kebijakan luar negeri Kuwait) adalah tidak mengintervensi urusan negara lain. Kami tidak akan mendikte bagaimana suatu pemerintah seharusnya menjalankan negara mereka sendiri," kata Khalid.
Prinsip non-intervensi ini menjadi semakin penting di tengah berbagai konflik internasional yang melibatkan campur tangan kekuatan besar.
Relevansi Semangat Bandung bagi Dunia Modern
Penegasan kembali relevansi Gerakan Non-Blok oleh Kuwait menunjukkan bahwa Semangat Bandung yang lahir dari kota di Jawa Barat ini ternyata masih memiliki dampak signifikan bagi hubungan internasional hingga saat ini. Konsep kerja sama yang setara, saling menghormati kedaulatan, dan tidak memihak blok tertentu seolah menjadi jawaban atas tantangan polarisasi global yang sedang terjadi.
Hal ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang semakin kompleks, pendekatan diplomasi yang moderat dan inklusif sebagaimana digagaskan pada Konferensi Asia-Afrika 1955 tetap memiliki nilai penting bagi perdamaian dunia.